Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan - Hallo Masyarakat Indonesia Seputar Politik Indonesia, Pada Seputar Politik Indonesia Akan Membahas Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan, Saya Telah Menyiadakan Seputar Politik Indonesia Yang Berkaitkan Tentang Kemajuan/Keterpurukan Bangsa Indonesia . mudah-mudahan isi Artikel Politik Kali ini Dapat Anda Mengerti. okelah, ini dia Artikel Politik Kali ini.

Tokoh : Jokowi
Judul Artikel : Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan

Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan

Presiden Joko Widodo divonis mengerjakan tindakan melawan undang-undang di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Vonis itu diketok oleh Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya.

Gugatan itu dilayangkan sekelompok masyarakat. Mereka menggugat:

1.Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3.Menteri Pertanian Republik Indonesia
4.Menteri Agraria dan Regulasi Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
5.Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6.Gubernur Kalimantan Tengah
7.Dewan Perwakilan Tempat Provinsi Kalimantan Tengah

Lalu kenapa Jokowi juga ikut serta diungkapkan mengerjakan tindakan melawan aturan di kasus karhutla Kalteng 2015 silam?

\"Tergugat I ialah Presiden Republik Indonesia mengatur kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.(Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945), di mana Tergugat I selaku pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki tanggung jawab dan keharusan melakukan amanat UUD dan regulasi perundang-undangan lainnya guna menghasilkan cita pendirian bangsa ini, merupakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan lazim, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melakukan ketertiban dunia menurut kemerdekaan, penentraman kekal dan keadilan sosial,\" demikian alasan majelis hakim sebagaimana dikutip dari web MA, Rabu (22/8/2018).

Pasal 17 UUD 1945 menceritakan Presiden dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Manteri- menteri Negara dan Tiap-tiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. Walaupun dalam pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008 Seputar Kementerian Negara lebih lanjut diceritakan:

Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab terhadap Presiden.

Kecuali itu, Pasal 7 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 seputar Pemerintah Tempat, diceritakan:

Presiden membatasi tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Sentra dan Tempat.

Berikut pertimbangan komplit majelis berkaitan peran dan tanggung jawab Jokowi sehingga disuarakan menjalankan tindakan melawan peraturan:

Menurut ketetapan pasal di atas, negara mempunyai peran besar untuk menjalankan perbuatan pencegahan dan penanggulangan kerusankan hutan, sehingga Tergugat I (Presiden RI) sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi wajib melaksanakan bermacam upaya preventif dengan melibatkan para menteri untuk mengambil suatu langkah kongkrit dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan terutamanya berhubungan pembakaran lahan dan atau hutan yang memunculkan kabut asap, sehingga momen atau kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir tiap tahun terutamanya di kawasan Provinsi Kalimantan Tengah tak terulang kembali, yang mana sungguh malah Tergugat I dalam jawabannya sudah mendalilkan sudah melaksanakan perbuatan dimaksud, tapi dalam kenyataannya momen kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan Tengah senantiasa terulang kembali yakni semenjak tahun 1997 hingga dengan 2015.

Sehubungan dengan hal hal yang demikian karenanya berdasarkan anggapan Majelis Tergugat I belum secara maksimal menjalankan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan memunculkan kabut asap terpenting di Kalimantan Tengah sebagaimana yang diamanahkan oleh UU.

Sungguh malah Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Presiden RI dalam menjalankan tugasnya sudah mendelegasikan kewenangannya hal yang demikian terhadap Menteri berhubungan (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) melainkan dalam kenyataan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam kapasitasnya selaku Menteri atau asisten belum menjalankan tugas dan keharusannya secara maksimal terpenting yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terjadinya momen kabut asap terutamanya di Kawasan Kalimantan Tengah, sebagaimana yang diamanahkan oleh UU, walaupun menurut bukti-bukti yang diajukan para Tergugat hakekatnya para Tergugat telah ada menjalankan upaya-uapaya pencegahan dan penanggulangan yang berhubungan dengan kabut asap di kawasan Kalimantan Tengah.

Tetapi upaya yang dijalankan para Tergugat Presiden hal yang demikian belum optimal dan menonjol lamban dan lambatnya daya kerja para Tergugat dalam melaksanakan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Kalimantan Tengah hal yang demikian menyebabkan kabut asap menyebar meluas sampai ke kawasan negara tetangga ialah kawasan Singapura dan Malaysia, dan sudah pula menyebabkan korban meninggal dunia dan warga menderita ISPA serta terganggunya kegiatan masyarakat termasuk terganggunya penerbangan pesawat di kawasan Kalimantan Tengah dan lama kebakaran hutan dan lahan hal yang demikian terjadi dalam rentan waktu yang cukup di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti kawasan Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan terjadinya momen hal yang demikian berdasarkan Majelis, Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng mesti mempertanggungjawabkan daya kerjanya yang belum dikerjakan secara optimal hal yang demikian dan oleh maka berdasarkan Majelis berkaitan dengan penanganan momen kabut asap yang menyelimuti kawasan Kalimantan Tengah hal yang demikian Tergugat I s/d Tergugat V bisa dikualivisir sudah menjalankan tindakan melawan tata tertib sebab daya kerjanya dalam penanganan kabut asap diwilayah Kalimantan Tengah hal yang demikian lamban dan belum maksimal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu, Jokowi dkk dihukum untuk membikin sejumlah undang-undang guna mencegah kebakaran hutan. Lalu apakah Jokowi dkk melakukan instruksi pengadilan itu? Terbukti Jokowi dkk memilih belum lantas mematuhinya dan menjalankan konfrontasi aturan dengan mengajukan kasasi ke MA. Sekarang kasasi itu masih diperiksa di MA.

Demikianlah Artikel Devisa Kali ini Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan

Sekian Artikel Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan, mudah-mudahan bisa dipahami anda semua. baiklah, sekian artikel kali ini, Salam Indonesia.

Anda sedang membaca artikel Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan dan artikel ini url permalinknya adalah http://isasi83.blogspot.com/2018/07/ini-alasan-jokowi-divonis-melawan.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.