Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan - Hallo Masyarakat Indonesia Seputar Politik Indonesia, Pada Seputar Politik Indonesia Akan Membahas Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan, Saya Telah Menyiadakan Seputar Politik Indonesia Yang Berkaitkan Tentang Kemajuan/Keterpurukan Bangsa Indonesia . mudah-mudahan isi Artikel Politik Kali ini Dapat Anda Mengerti. okelah, ini dia Artikel Politik Kali ini.

Tokoh : Jokowi
Judul Artikel : Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan

Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan

Presiden Joko Widodo divonis mengerjakan tindakan melawan aturan di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Vonis itu diketok oleh Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya.

Gugatan itu dilayangkan sekelompok masyarakat. Mereka menggugat:

1.Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3.Menteri Pertanian Republik Indonesia
4.Menteri Agraria dan Hukum Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
5.Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6.Gubernur Kalimantan Tengah
7.Dewan Perwakilan Tempat Provinsi Kalimantan Tengah

Lalu kenapa Jokowi juga turut diucapkan mengerjakan tindakan melawan regulasi di kasus karhutla Kalteng 2015 silam?

\"Tergugat I merupakan Presiden Republik Indonesia mengontrol kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.(Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945), di mana Tergugat I selaku pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki tanggung jawab dan keharusan melaksanakan amanat UUD dan undang-undang perundang-undangan lainnya guna menjadikan cita pendirian bangsa ini, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan biasa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjalankan ketertiban dunia menurut kemerdekaan, penenteraman kekal dan keadilan sosial,\" demikian alasan majelis hakim sebagaimana dikutip dari laman MA, Rabu (22/8/2018).

Pasal 17 UUD 1945 menceritakan Presiden dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Manteri- menteri Negara dan Tiap-tiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. Walaupun dalam pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008 Perihal Kementerian Negara lebih lanjut diceritakan:

Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab terhadap Presiden.

Kecuali itu, Pasal 7 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 seputar Pemerintah Tempat, diceritakan:

Presiden mengendalikan tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Sentra dan Tempat.

Berikut pertimbangan komplit majelis berkaitan peran dan tanggung jawab Jokowi sehingga disuarakan mengerjakan tindakan melawan peraturan:

Menurut ketetapan pasal di atas, negara mempunyai peran besar untuk melaksanakan perbuatan pencegahan dan penanggulangan kerusankan hutan, sehingga Tergugat I (Presiden RI) sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sepatutnya menjalankan bermacam-macam upaya preventif dengan melibatkan para menteri untuk mengambil suatu langkah kongkrit dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan khususnya berkaitan pembakaran lahan dan atau hutan yang memunculkan kabut asap, sehingga momen atau kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir tiap tahun secara khusus di kawasan Provinsi Kalimantan Tengah tak terulang kembali, yang mana sungguh malah Tergugat I dalam jawabannya sudah mendalilkan sudah mengerjakan perbuatan dimaksud, tapi dalam kenyataannya momen kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan Tengah senantiasa terulang kembali merupakan semenjak tahun 1997 hingga dengan 2015.

Sehubungan dengan hal hal yang demikian karenanya berdasarkan anggapan Majelis Tergugat I belum secara maksimal melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan memunculkan kabut asap terutamanya di Kalimantan Tengah sebagaimana yang diamanahkan oleh UU.

Sungguh bahkan Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Presiden RI dalam menjalankan tugasnya sudah mendelegasikan kewenangannya hal yang demikian terhadap Menteri berkaitan (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) melainkan dalam kenyataan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam kapasitasnya selaku Menteri atau asisten belum mengerjakan tugas dan keharusannya secara maksimal secara khusus yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terjadinya momen kabut asap terutama di Kawasan Kalimantan Tengah, sebagaimana yang diamanahkan oleh UU, sedangkan menurut bukti-bukti yang diajukan para Tergugat sesungguhnya para Tergugat telah ada melaksanakan upaya-uapaya pencegahan dan penanggulangan yang berhubungan dengan kabut asap di kawasan Kalimantan Tengah.

Melainkan upaya yang dikerjakan para Tergugat Presiden hal yang demikian belum optimal dan kelihatan lamban dan lambatnya daya kerja para Tergugat dalam mengerjakan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Kalimantan Tengah hal yang demikian menyebabkan kabut asap menyebar meluas sampai ke kawasan negara tetangga adalah kawasan Singapura dan Malaysia, dan sudah pula menyebabkan korban meninggal dunia dan warga menderita ISPA serta terganggunya kesibukan masyarakat termasuk terganggunya penerbangan pesawat di kawasan Kalimantan Tengah dan lama kebakaran hutan dan lahan hal yang demikian terjadi dalam rentan waktu yang cukup di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti kawasan Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan terjadinya momen hal yang demikian berdasarkan Majelis, Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng semestinya mempertanggungjawabkan performanya yang belum dikerjakan secara optimal hal yang demikian dan oleh maka berdasarkan Majelis berhubungan dengan penanganan momen kabut asap yang menyelimuti kawasan Kalimantan Tengah hal yang demikian Tergugat I s/d Tergugat V bisa dikualivisir sudah melaksanakan tindakan melawan peraturan sebab daya kerjanya dalam penanganan kabut asap diwilayah Kalimantan Tengah hal yang demikian lamban dan belum maksimal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu, Jokowi dkk dihukum untuk membikin sejumlah tata tertib guna mencegah kebakaran hutan. Lalu apakah Jokowi dkk melakukan instruksi pengadilan itu? Rupanya Jokowi dkk memilih belum lantas mematuhinya dan mengerjakan konfrontasi aturan dengan mengajukan kasasi ke MA. Sekarang kasasi itu masih diperiksa di MA.

Demikianlah Artikel Devisa Kali ini Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan

Sekian Artikel Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan, mudah-mudahan bisa dipahami anda semua. baiklah, sekian artikel kali ini, Salam Indonesia.

Anda sedang membaca artikel Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Undang-undang di Kasus Kebakaran Hutan dan artikel ini url permalinknya adalah http://isasi83.blogspot.com/2018/10/ini-alasan-jokowi-divonis-melawan_20.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.